LEBIH DEKAT DENGAN EKONOMI MONETER

A. Teori - Teori & Kebijakan Ekonomi Moneter

Kebijakan Moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank

sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga

untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Pada

dasarnya tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan interen

(internal balance) dan keseimbangan ekstem (external balance).

Keseimbangan interen biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan

kerja yang tinggi, dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan

ekstem ditujukan agar neraca pembayaran internasional seimbang.

Secara prinsip terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan

kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai

dengan indikator tertentu yang digunakan sebagai nominal anchor 'Jangkar

nominal" atau "sasaran antara" dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa

strategi kebijakan moneter tersebut, antara lain:

1) Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting)

2) Besaran Moneter (Monetary Targeting)

3) Penargetan Inflasi (Intlation Targeting)

4) Strategi Kebijakan Moneter tanpa jangkar yang tegas

1. Mekanisme Transmisi Kebijakan Ekonomi Moneter

Secara umum mekanisme transmisi dimaksud dapat digambarkan dalam skema 10 berikut. Dalam skema itu terlihat bahwa kebijakan moneter yang ditempuh 

Bank Indonesia, misalnya melalui OPT dengan lelang SBI, akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga SBI dan uang primer.

Selanjutnya operasi moneter ini akan berpengaruh terhadap perkembangan

uang beredar, suku bunga, kredit perbankan, harga aset, nilai tukar, dan

ekspektasi inflasi di masyarakat. Berbagai perkembangan yang

mencerminkan bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter ini akan

berpengaruh terhadap besarnya konsumsi dan investasi yang merupakan

komponen permintaan domestik, besarnya ekspor dan impor yang  merupakan komponen permintaan eksternal, dan pada akhirnya keseluruhan permintaan agregat. Akan tetapi, besarnya permintaan agregat 

tersebut tidak selalu akan sama dengan besarnya penawaran agregat yang

ditentukan oleh volume produksi barang dan jasa secara nasional.

Kesenjangan output yang terjadi dalam ekonomi akan menimbulkan tekanans inflasi dan domestik. Selain itu, tekanan inflasi dari sisi eksternal juga terjadi melalui pengaruh langsung perubahan nilai tukar terhadap perkembangan harga barang-barang yang diimpor dari luar negeri 

(traded goods).

2. Jalur - Jalur Transmisi Kebijakan Moneter

a. Saluran Kredit

b. Saluran Suku Bunga

c. Saluran Nilai Tukar

d. Saluran Harga Aset

e. Ekspektasi

3. Data Yang Digunakan dalam analisis Jalur - jalur Transmisi Kebijakan Moneter

1) Jalur Kredit

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data berupa data time series kuartalan dari tahun 2005:Q1 – 2014:Q4.  

2) Jalur Suku Bunga

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data bulanan dari Januari 2010 hingga Februari 2018, berdasarkan analisis Impulse Response Function (IRF).

3) Jalur Nilai Tukar

   

Beberapa data atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : jumlah uang

beredar, tingkat bunga, nilai tukar, ekspor netto, dan produk domestik

bruto.

4) Jalur Harga Aset

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Nilai Tukar, Ekspor Neto, Selisih BI Rate dan Fed Rate, Cadangan Devisa, dan Inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan The Federal Reserve.

5) Ekspektasi

Data yang digunakan adalah data bulanan deret waktu dari Januari 2006-Juni 2016 yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan alat analisis Vector Error Correction Model (VECM)

B. Pasar

1. Definisi Pasar

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

2. Determinan Pasar Uang

Pasar uang antar bank (PUAB) atau sering disebut dengan Interbank Call Money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang.Pasar uang antar bank sendiri adalah tingkat suku bunga yang ditentukan dan dikenakan oleh pihak bank kepada bank yang melakukan pinjaman di pasar uang antar bank atas penerbitan PUAB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan PUAB di Indonesia. Adapun variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah Singapore Interbank offered rate (SIBOR), Suku bunga SBI, dan kurs. Hasil penelitian menunjukan bahwa SIBOR berpengaruh positif terhadap tingkat suku bunga PUAB, SBI berpengaruh negative terhadap suku bunga PUAB, dan Kurs berpengaruh positif terhadap suku bunga PUAB, serta secara bersama SIBOR, SBI, dan Kurs mempengaruhi tingkat suku bunga PUAB. 

3. Kinerja Pasar Uang

Kinerja pasar uang sangat penting bagi para investor. Tujuan ini dilatarbelakangi

oleh ketidaksepakatan hasil riset empiris terhadap topik ini. Keyakinan umum bahwa

aliran masuk (keluar) $US akan mempengaruhi nilai tukar rupiah dan juga akan menaikkan (menurunkan) indeks harga saham. Penelitian yang dilakukan Husnan (2008) menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara perubahan dalam $US  dengan perubahan dalam indeks harga saham gabungan (IHSG). Selain itu, Husnan  

(2008) mengkonfirmasi bahwa indeks harga saham mempengaruhi dan

menjelaskan perubahan dalam $US.

C. Pengedaran Uang di Indonesia

1. Kerangka Pengedaran Uang di Indonesia

Pengedaran Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pengedaran Uang Rupiah mencakup distribusi Uang Rupiah dan layanan kas. Kegiatan distribusi Uang Rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia baik dalam bentuk pengiriman uang (remise) dari KPBI ke KPwBI maupun pengembalian uang (retur) dari KPwBI ke KPBI. Sementara itu, kegiatan layanan kas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran perbankan, termasuk Kas Titipan, serta penukaran uang rusak/cacat/lusuh kepada masyarakat melalui Kas Keliling dan kerja sama dengan perbankan dan/atau instansi lain.

2. Implementasi Pengedaran Uang

Mekanisme distribusi uang Rupiah dilakukan dari Kantor Pusat Bank Indonesia kepada Kantor-kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwDN) yang berfungsi sebagai Kantor Depo Kas (KDK), dan untuk selanjutnya oleh KDK didistribusikan lagi kepada KPwDN lainnya. Moda transportasi utama yang digunakan adalah moda transportasi darat (truk dan kereta api) dan laut (kapal barang dan kapal penumpang). Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara (pesawat) juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti penyedia moda transportasi dan penyedia pengawalan dan pengamanan jalur distribusi.

D. Aspek Keuangan Internasional

1. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional adalah lembaga internasional yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Pemilik atau pemegang sahamnya adalah pemerintah negara, tetapi ada juga lembaga internasional dan organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah- masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak artinya, dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan swasta.

2. Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran (balance of payment /BOP) adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu.

3. Standar Moneter Internasional

Standar moneter internasional adalah sesuatu barang atau mata uang yang diterima oleh mayoritas negara-negara di dunia sebagai “mata-uang dunia”. (Boediono, 2017:179) “Mata-uang dunia” ini, persis seperti halnya mata-uang di dalam suatu negara. Hanya saja, standar moneter internasional harus diterima, tidak hanya oleh warga negara di dalam satu negara, tetapi oleh para warganegara dari mayoritas negara-negara di dunia.

4. Kurs Valuta Asing ( Valas )

Secara sederhana, kurs mata uang asing atau biasa disebut kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya yaitu kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda.

E. Sistem Pembayaran di Indonesia

1. Definisi Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement).

2. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator,

dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia, Adapun peran BI ;

● Pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang diatur dalam  berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

● Bank Indonesia juga berperan sebagai lembaga pengawas.

● Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran.

3. Evolusi Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar.

Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000 Sebelum Masehi (SM). Gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian.

Selanjutnya uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 SM dan berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang cowrie yang terbuat dari logam dan tembaga. Sekitar tahun 100 SM, potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran.

Uang kertas mulai digunakan pada sebagai alat pembayaran. Swedia merupakan negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol.

3. Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (card based dan server based). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (wholesale) dan transaksi ritel.

4. Fintech Payment dan QRIS

Fintech Payment Gateway adalah teknologi finansial yang diterapkan dalam sistem pembayaran online. Transaksi non tunai seperti pembelian, investasi, penarikan, transfer, dan pinjaman online tidak akan tercapai tanpa adanya sistem pembayaran.

 Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjag​a keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS

F. Sistem Moneter Islam
 

1. Perbedaan Sistem Moneter Konvensional dan Moneter Islam

Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrument tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun suku bunga. Dalam ekonomi, sistem moneter konvensional mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran.

2. Alternatif Suku Bunga

Ketika memiliki uang lebih, seseorang akan mencari alternatif–alternatif investasi dan memilih alternatif yang paling menguntungkan(Frensidy, 2010). Seseorang yang meminjam uang ke lembaga keuangan, akan membayar uang pinjaman beserta bunga. Biasanya pengembalian uang yang dipinjam dilakukan secara angsuran. Pembayaran secara angsuran atau cicilan sering ditawarkan oleh pembeli kredit (pedagang atau lembaga keuangan) untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar barang atau jasa yang dibelinya.

3. Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai yaitu:  Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah  dan Allah lah pemilik yang absolut. Manusia merupakan pemimpin  

(kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya, Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yangk beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki 

saudara-saudaranya yang lebih beruntung, Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, Kekayaan harus diputar, Menghilangkan jurang perbedaan 

antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan, dan Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

4. Model Kebijakan Moneter Islam

  

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan 

uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran 

uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan 

putaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh 

dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan qard 

(pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau 

mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis ini adalah pelaku usaha 

dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman atau informasi, 

metode supervisi, manajemen dan pengetahuan atas resiko bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi

G. Modern Monetery Theory

MMT atau teori moneter modern merupakan sebuah pendekatan dalam mengelola perekonomian. Teori ini dikembangkan sejak era 90-an oleh seorang pakar ekonomi Profesor Bill Mitchell dan beberapa orang akademisi asal Amerika Serikat seperti Profesor Randall Wray dan Stephanie Kelton, serta seorang bankir Warren Mosler. 

Masih belum dapat dipastikan apakah banyak masyarakat dan pemerintahan setuju dengan teori moneter modern ini. Namun, yang jelas teori yang mencetuskan ide untuk mencetak uang baru sebanyak-banyaknya guna menangani resesi global dalam waktu dekat ini telah menimbulkan polemik di antara para ekonom dunia.

2. Kritik Terhadap MMT

Paul Krugman, Kenneth Rogoff, dan Larry Summers menyatakan MMT tidak masuk akal. Krugman menulis bahwa prinsip-prinsip di balik MMT adalah "tidak dapat dipertahankan" dan argumen yang dibuat oleh para pendukung MMT adalah tidak masuk akal dan menyesatkan.Menurut Rogoff, MMT adalah sebuah teori omong kosong berdasarkan pada beberapa kesalahpahaman mendasar. Larry Summers berpendapat bahwa merangkul Teori Moneter Modern adalah resep untuk bencana.

Kedua, Krugman cs menilai tidak ada deskripsi yang seragam dan diterima secara umum tentang bagaimana model MMT seharusnya bekerja secara detail dan efektif. Sulit untuk menemukan penjelasan secara jelas dan terang benderang terkait model ekonomi moneter MMT.

3. Strategi Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Awalnya pemerintah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut kemudian disahkan menjadi UU nomor 2 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Secara garis besar, Perppu tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, sebagai turunan dari Perppu tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 4 April 2020. Perpres itu kemudian di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian APBN 2020 dan ditetapkan pada 24 Juni 2020. Penyesuaian postur dan rincian APBN dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN 2020.  Selain itu penyesuaian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan covid-19 dan menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi. 

Program PEN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Dalam PP setebal 24 halaman itu, disebutkan program PEN dilaksanakan melalui empat modalitas dan belanja negara, yaitu penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Secara garis besar, Perppu tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan

 

4. Isu - isu Aktual Kebijakan Moneter Domestik dan Internasional

a) Isu Aktual Kebijakan Moneter Domestik

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan diprakirakan tetap rendah, didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut. Neraca perdagangan Februari 2021 mencatat surplus sebesar 2,00 miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 1,96 miliar dolar AS. Kinerja positif tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang kembali mencatat kenaikan sebesar 8,56% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan dari Tiongkok, AS, dan Jepang, serta kenaikan harga komoditas dunia, di tengah berlanjutnya perbaikan impor. Selain sejumlah komoditas manufaktur, peningkatan nilai ekspor juga tercatat pada sejumlah komoditas primer seperti CPO dan batu bara. Sementara itu, aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik relatif tertahan, seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Hal ini tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net outflow sebesar 1,57 miliar dolar AS pada Maret 2021 (hingga 16 Maret), setelah sebelumnya mencatat net inflow sebesar 7,14 miliar dolar AS pada periode Januari-Februari 2021. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2021 tercatat sebesar 138,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan diprakirakan tetap rendah yaitu sekitar 1,0%-2,0% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

b) Isu Aktual Kebijakan Moneter Internasional

Perekonomian global berpotensi tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya meskipun belum berjalan seimbang dari satu negara ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terjadi di negara-negara yang mampu mengakselerasi vaksinasi Covid-19 serta menempuh stimulus fiskal dan moneter yang besar. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diprakirakan akan lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,1%, terutama ditopang lebih tingginya pertumbuhan di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kawasan Eropa, dan India. Sejumlah indikator dini pada Februari 2021 mengonfirmasi perbaikan ekonomi global yang lebih kuat, seperti Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur, keyakinan konsumen, serta penjualan ritel yang terus meningkat. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia. Di AS, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga didukung oleh tambahan stimulus fiskal sebesar 1,9 triliun dolar AS yang berlaku sejak 17 Maret 2021 dan rencana tambahan stimulus fiskal sebesar 2 triliun dolar AS pada triwulan IV-2021. Reaksi pasar atas paket kebijakan fiskal yang lebih besar dan prospek pemulihan ekonomi yang lebih cepat di AS tersebut telah mendorong kenaikan yield UST dan ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun the Fed diperkirakan belum akan mengubah kebijakan moneternya pada tahun ini. Perkembangan ini berpengaruh terhadap tertahannya aliran modal ke sebagian besar negara berkembang, dan berdampak pada kenaikan yield surat berharga dan tekanan terhadap mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia.